Populasi Kendaraan Jabodetabek Tembus 20 Juta, Krisis Parkir dan Kemacetan Makin Parah
Populasi kendaraan di Jabodetabek yang kini mencapai 20 juta unit membuat krisis lahan parkir dan kemacetan semakin parah hingga menuntut solusi transportasi yang lebih terintegrasi.
Populasi kendaraan di Jabodetabek yang kini mencapai sekitar 20 juta unit memicu krisis lahan parkir dan kemacetan yang terus memburuk di berbagai titik.
Menurut pengamat transportasi dari MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), Djoko Setijowarno, pertumbuhan kendaraan pribadi sudah jauh melampaui kapasitas jalan yang tersedia.
âSetiap tahun jumlah kendaraan bertambah ratusan ribu unit, sementara penambahan ruas jalan sangat minim. Ketimpangan ini yang membuat kemacetan tak terhindarkan,â ujarnya.
Di kawasan permukiman dan pusat aktivitas, banyak pengendara mulai kesulitan menemukan tempat parkir. Lahan parkir yang terbatas membuat kendaraan menumpuk di badan jalan, menambah kemacetan dan menurunkan kenyamanan mobilitas warga.
Djoko menegaskan perlunya penataan parkir yang lebih tegas dan modern.
âParkir on-street harus dibatasi dengan tarif tinggi, sementara fasilitas park and ride di stasiun KRL, MRT, dan LRT perlu diperbanyak. Pengemudi harus terdorong beralih ke transportasi umum,â katanya.
Guru Besar Transportasi Universitas Indonesia, Prof. Ellen Tangkudung, mengatakan bahwa pengendalian penggunaan kendaraan pribadi menjadi langkah mendesak.
âKita tidak bisa hanya membangun jalan. Yang dibutuhkan adalah manajemen lalu lintas, pembatasan kendaraan, dan perbaikan layanan transportasi massal. Jika tidak, krisis mobilitas akan makin parah dalam lima tahun ke depan,â jelasnya.
Salah satu opsi pengendalian yang tengah dikaji pemerintah adalah Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Prof. Ellen menilai kebijakan ini efektif jika disertai transportasi umum yang memadai.
âERP bisa bekerja jika masyarakat punya alternatif yang nyaman. Jadi pembangunan moda massal harus diprioritaskan,â tambahnya.
Di sisi lain, Kemenhub juga menekankan pentingnya digitalisasi parkir dan pengawasan terpadu untuk menghentikan praktik parkir liar yang mempersempit ruang jalan. Pemerintah mendorong konsep zonasi parkir, di mana tarif dan jenis parkir disesuaikan dengan tingkat kepadatan suatu wilayah.
Krisis kendaraan di Jabodetabek menjadi momentum untuk memperbaiki ekosistem mobilitas perkotaan secara menyeluruh. Jika regulasi parkir, peningkatan moda transportasi umum, serta pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dilakukan secara konsisten, para ahli meyakini wilayah metropolitan ini bisa bergerak menuju sistem transportasi yang lebih tertib dan berkelanjutan.





